Lombok Tengah, TRANEWS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah dari Komisi II DPRDย melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025.
Kegiatan ini di pimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Ferdian Elmansyah, S.IP., MM, dan berlangsung selama empat hari, mulai Senin, 13 April hingga Kamis, 16 April 2026.
Ketua komisi II Ferdian Elmansyah menerangkan agenda kegiatannya, “pada hari pertama, Senin (13/04/2026), Komisi II melakukan monitoring dan evaluasi ke Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan fokus pada kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Selanjutnya, rombongan melanjutkan kunjungan ke Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, guna meninjau pembinaan terhadap pelaku usaha mikro oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terangnya”.
Pada hari kedua, Selasa (14/04/2026), kegiatan dilanjutkan dengan monitoring ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Awang serta Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Fokus peninjauan diarahkan pada pengelolaan sektor kelautan dan perikanan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan dan optimalisasi hasil tangkap.
Memasuki hari ketiga, Rabu (15/04/2026), Komisi II melakukan monitoring ke Dusun Persil, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, terkait pengelolaan kebun kopi dan usaha kopi rakyat.
Kegiatan ini melibatkan Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Selain itu, Komisi II juga meninjau gudang SII-IT di Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, guna memastikan pengelolaan distribusi dan penyimpanan komoditas berjalan optimal.
Pada hari terakhir, Kamis (16/04/2026), Komisi II melakukan monitoring ke kawasan strategis pariwisata, yakni Kantor ITDC dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Peninjauan ini melibatkan Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPMPTSP, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dengan fokus pada investasi, pengelolaan kawasan, dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. (Win)
