Home / Politik

Senin, 24 Juni 2024 - 16:45 WIB

PKL KSB Siap Dukung Paslon Pro-PKL di Pilgub NTB 2024, Minta Rekomendasi Mi6

 Sumbawa Barat, TRANEWS. Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 kembali menggelar roadshow pemetaan isu strategis untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Nusa Tenggara Barat (NTB) 2024. Kali ini, skuad Mi6 menyambangi Kabupaten Sumbawa Barat pada Minggu (23/6/2024) sore.

Kali ini, pemetaan isu strategis tersebut menggandeng para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bermukim di pulau yang kaya dengan mineral tambang itu. Rombongan Mi6 dipimpin langsung oleh Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto didampingi Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Provinsi NTB Abdul Majid.

Mereka disambut hangat para pedagang kaki lima di Bumi Pariri Lema Bariri. Dalam agenda tersebut, Mi6 menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama puluhan pedagang kaki lima Sumbawa Barat yang hadir. Dalam sambutannya Direktur Mi6,  Bambang Mei F yang akrab disapa didu mengungkap alasan menggandeng para pedagang kaki lima.

“Pertama kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua APKLI NTB Pak Abdul Majid yang telah memfasilitasi pertemuan dengan teman-teman PKL di Sumbawa Barat,” kata Didu.

Selain itu Didu mengungkapkan bahwa Pedagang Kaki Lima merupakan penopang ekonomi kerakyatan yang tangguh sekaligus membuka lapangan kerja disektor riil di masyarakat bawah.

“Eksistensi PKL sebagai soko guru ekonomi kerakyatan tak terbantahkan. Saat Covid 19 menghantam perekonomian, PKL justru tetap eksis dan bertahan,” tandas Didu

Di tempat yang sama, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI ) Provinsi NTB, Abdul Majid mengakui pihaknya dihubungi Mi6 terkait Road Show Pemetaan Isu Strategis PKL untuk Wilayah Sumbawa, Dompu dan Bima.

“APKLI NTB sudah berkoordinasi dengan di kabupaten/kota untuk menyiapkan anggota APKLI sekitar 50 PKL untuk menggelar pertemuan dengan Mi6,” Kata Abdul Majid.

Lebih jauh Abdul Majid  mengungkapkan, saat ini harus diakui memang masih ada tantangan untuk mengintegrasikan suara PKL dalam perumusan kebijakan publik. Karena itu, diharapkan pemetaan isu strategis roadshow ini akan dapat melahirkan dan menciptakan platform dialog antara pemerintah dan PKL untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka.

Baca Juga :  Pencurian Kabel SKTM 20 KV Milik ITDC Di Pujut Tertangkap Security

Selain itu, diharapkan pula akan dapat menggagas penyediaan fasilitas dan infrastruktur. Hal yang teramat penting untuk memastikan PKL memiliki akses ke fasilitas yang layak, semisal tempat berjualan yang bersih dan aman. Termasuk juga untuk pengembangan kapasitas, semisal pelatihan dan bantuan teknis untuk meningkatkan kemampuan para PKL dalam manajemen bisnis.

“Kalau mau disimpulkan, mendengarkan suara PKL pada akhirnya akan membantu kepala daerah memastikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya melayani segelintir kelompok elite, tetapi juga populasi yang lebih luas,” tutup Majid

*Sejumlah Isu Strategis dari PKL Sumbawa Barat*

Ketua APKLI Sumbawa Barat Hamzanwadi menuturkan sejumlah persoalan yang selama ini hinggap di PKL. Tidak hanya di KSB, tetapi itu menjadi persoalan umum yang ditemukan hampir di seluruh daerah.

Pertama, Hamzanwadi mengungkap lemahnya perlindungan hukum terhadap para PKL. Ada kesan pemerintah atau aparat semena-mena dalam melakukan penertiban terhadap para PKL.

“Perlindungan hukum ini sudah kita bahas saat rakor APKLI NTB. Pemerintah sering semena-mena, sembarang membongkar, mengusir para PKL dari lapak,” ujarnya.

Kedua, Hamzanwadi mengaku, PKL merupakan tulang punggung keluarga. Tulang punggung perekonomian. Selama ini, pemerintah kurang perhatian terhadap nasib keluarga PKL, terutama anak-anak. Pihaknya mendorong agar pemerintah atau kepala daerah terpilih nanti di Pilkada NTB 2024 dapat memberikan jaminan pendidikan kepada anak-anak PKL dalam bentuk beasiswa pendidikan.

“Ketiga adalah bantuan permodalan. Ini yang mau kita coba bangun komitmen dengan calon kepala daerah. Sering kami juga dipersulit dalam mendapatkan pinjaman. Sekarang sudah ada namanya Kredit Usaha Rakyat (KUR), secara prinsip ini dipermudah, tetapi dalam pelaksanaannya kenyatananya sulit,” terangnya.

Hamzanwadi kemudian berharap, kontestasi Pilkada NTB 2024 dapat menjadi wadah bagi para calon kepala daerah untuk membangun kesepahaman dengan PKL. Pihaknya mengaku siap mendukung paslon yang pro-terhadap PKL.

“Mudah-mudahan kawan-kawan di Mi6 bisa memberi angin segar kepada PKL, menjadi jembatan kami untuk bersuara kepada para paslon,” bebernya.

Baca Juga :  Rachmat Hidayat Minta PJ Bupati Lotim Juaini Taofik dan PJ Muhammad Rum Sukseskan Program Pemerintah Pusat

APKLI Sumbawa Barat mengapresiasi ada Putra Asli Sumbawa Barat yakni Bupati Sumbawa Barat dua periode Musyafirin yang kini akan berlaga di Pemilihan Kepala Daerah NTB 2024.

“Mi6 mengapresiasi ada putera KSB , H Musyafirin yang maju dalam konstestasi Pilgub NTB 2024 berpasangan Ibu Hj Sitti Rohmi. Semoga Paket Rohmi Firin membuat sejarah baru dalam Pilgub NTB mendatang,” sambung Didu.

Di tempat yang sama, salah seorang PKL Sumbawa Barat Raifal menyampaikan persoalan yang hampir sama dengan Ketua APKLI Sumbawa Barat Hamzanwadi. Rafial meminta Mi6 untuk menyampaikan harapannya kepada para calon kepala daerah di Pilkada NTB 2024 nanti.

“Pertama kami berterima kasih Mi6 sudah berkenan hadir, ini merupakan wadah yang penting, ini yang dari lama kami mencari tempat kami menyandarkan bahu,” ujar Raifal.

Saat ini di Sumbawa Barat kata Rafial, jumlah PKL terus bertambah. Hal itu seiring dengan kian berkembangnya pembangunan di Sumbawa Barat. Ia berharap, di tengah kian menjamurnya jumlah para PKL, pemerintah perlu terus membuka dialog kepada para PKL untuk menemukan jembatan komunikasi yang baik dalam penataan para PKL.

Selain Raifal, PKL Sumbawa Barat yang lain yakni Gufron, menyoroti pedagang kaki lima yang ada di Pelabuhan Poto Tano. Ia meminta semua pihak ikut memperhatikan para pedagang kaki lima di Pelabuhan Poto Tano.

“Yang perlu kita pikirkan juga adalah nasib PKL di pelbuhan. PKL di sana kan dk bawah ASDP, kadang-kadang PKL ndak dikasi jualan. Di kapal dsiapkan makanan tetapi harganya tinggi, saya dapat masukan ini dari para PKL di sana, termasuk juga para pedagang asongan di sana juga kita perlu pikirkan,” bebernya.

Ia mendorong pemerintah untuk aktif membangun komunikasi dengan pihak ASDP terhadap persoalan tersebut. Sementara itu, Mi6 berkomitmen untuk menyampaikan sejumlah isu tersebut kepada para paslon yang akan berlaga nanti di Pilkada NTB yang akan dihelat pada 27 November mendatang. (red.TN).

Share :

Baca Juga

Politik

Instruksikan Legislator PDIP di DPRD NTB, Rachmat Hidayat Ingin Ada Anggaran Biaya Pemulangan Jenazah dari Rumah Sakit di APBD

Politik

Pegawai Naturalisasi, DPRD NTB Minta Dikembalikan karena Abaikan Aturan Reformasi Birokrasi

Politik

PDIP NTB Santai Sikapi Mundurnya Budi Suryata, Kendati Sudah Berikan Privilege Selama 25 Tahun

Politik

Reses DPR RI, HBK Beri Santuan Untuk Fatmawati dan Adik-adiknya

Politik

Begini Sikap Gerindra NTB Hadapi Dinamika Pilkada 2024 

Politik

Deklarasi Pasangan Zul – Uhel Dan Partai PKS & Golkar Sebagai Pengusung

Politik

Rumah Sakit Apung Milik PDIP Layani Warga KSB Sepenuh Hati

Politik

Yook!! Kenali 50 Nama Caleg Yang Melenggang Ke Kursi Empuk DPRD Loteng Versi Pleno KPU