Lombok Tengah, TRANEWS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah menggelar Rapat Paripurna pada Jumat, 28 November 2025 pukul 14.00 WITA bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD. Rapat di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah H. Lalu Ramdan, S.Ag. Rapat paripurna itu langsung dihadiri Bupati Lombok Tengah H. Lalu Fathul Bahri, S.IP., M.AP, para anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.
Agenda rapat diawali dengan penyampaian Laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap hasil pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Penyampaian laporan dilakukan oleh juru bicara Banggar Prayatna Wirahadi Saputra, S.T., yang memaparkan rangkaian pembahasan, dinamika, dan rekomendasi Banggar dalam menyempurnakan substansi APBD untuk mendukung target pembangunan daerah tahun 2026.
Dalam paparannya Prayatna menyampaikan “, tanggal 31 oktober 2025 yang lalu, DPRD kabupaten Lombok Tengah bersama pemerintah daerah telah menandatangani kesepakatan bersama terhadap kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Apbd tahun anggaran 2026. Kebijakan umum Apbd dan prioritas dan plafon anggaran sementara pemerintah kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2026 berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026 yang telah disinergikan dengan rencana kerja pemerintah tahun 2026 dan rencana kerja pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 “, terangnya.
Lebih jauh Jubir Banggar itu mengatakan, di dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 14 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 menyatakan bahwa dalam kerangka pengelolaan belanja daerah pada Apbd tahun 2026, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2026 serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah daerah diharuskan untuk memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja mandatory spending serta pemenuhan target standar pelayanan minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.
Selanjutnya rapat dilanjutkan dengan Permintaan Persetujuan DPRD terhadap Ranperda tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2026. Setelah melalui mekanisme persidangan, seluruh fraksi dalam DPRD menyatakan persetujuan bersama terhadap Ranperda dimaksud.
Agenda paripurna kemudian diakhiri dengan Penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah atas Persetujuan Bersama terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026, disampaikan langsung oleh Bupati Lombok Tengah H. Lalu Fathul Bahri, S.IP., M.AP. Dalam pidatonya, Bupati Pathul menyampaikan”, apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi serta kerja bersama selama proses pembahasan, serta menegaskan bahwa APBD 2026 akan diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, pembangunan ekonomi daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, “, ujarnya.
Dengan ditetapkannya persetujuan bersama terhadap Ranperda APBD 2026, Rapat Paripurna ditutup oleh Ketua DPRD pada sore hari dalam suasana lancar, tertib, dan penuh keharmonisan antara legislatif dan eksekutif sebagai wujud komitmen bersama untuk kemajuan Kabupaten Lombok Tengah. (Win)
