Lombok Tengah, Tranews. Sidang Paripurna dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah, dan di buka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, M.Tauhid yang di dampingi unsur pimpinan lainnya dan langsung di hadiri oleh Bupati Kabupaten Lombok Tengah, HL. Pathul Bahri, Sekuan DPRD , Suhadi Kana, Forkopimda lingkup Kabupaten Lombok Tengah di Kantor DPRD, ( 12 – 07) berlangsung khidmad.
Bupati Kabupaten Lombok Tengah, Pathul Bahri dalam laporannya meyampaikan, baru saja kita sama-sama menyimak laporan hasil pembahasan badan anggaran terhadap rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Apbd Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022, yang selanjutnya telah mendapatkan persetujuan Dprd. atas hal tersebut, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap anggota Dprd Kabupaten Lombok Tengah, yang telah merampungkan pembahasan ranperda tersebut hingga mendapatkan persetujuan bersama, terangya.
Selanjutnya bupati mengatakan, dalam agenda-agenda sebelumnya, baik melalui penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi maupun agenda pembahasan badan anggaran, banyak insight penting yang dapat dijadikan referensi bagi kami, agar menjadi lebih baik di dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Lombok Tengah.
Jika pada pelaksanaan Apbd tahun 2022 maupun tahun-tahun sebelumnya telah terlaksana dengan baik, dengan salah satu indikatornya yakni mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI, maka kami juga berkomitmen untuk tahun-tahun berikutnya akan menjadi lebih baik lagi. Hal ini tidak lepas dari peran serta anggota Dprd Kabupaten Lombok Tengah, yang senantiasa kritis dalam mengawal proses perencanaan maupun pelaksanaan Apbd di kabupaten yang kita cintai ini. Tentu hal ini dapat terwujudkan karena dalam dada kita hanya ada cinta untuk daerah dan masyarakat kabupaten Lombok Tengah.
Untuk itu pula, kami tidak akan bosan-bosan untuk selalu mengajak kita semua senantiasa memberikan pengabdain terbaik bagi daerah dan masyarakat yang kita cintai ini.
“Akhirnya, semoga setiap ikhtiar yang telah kita laksanakan di dalam pembahasan hingga persetujuan bersama Ranperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Apbd Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022, menjadi catatan amal ibadah di sisi Allah S.W.T”, harapnya Pathul.
Selanjutnya kami akan menyampaikan penjelasan terhadap rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Apbd tahun anggaran 2024. Rancangan KUA dan PPAS kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2024 telah disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024 dengan arah prioritas pembangunan yang dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isu-isu strategis, prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan provinsi Nusa Tenggara Barat, sasaran pokok dan arahan pembangunan atas pelaksanaan RPJMD kabupaten Lombok Tengah yang merupakan penjabaran visi dan misi bupati dan wakil bupati lombok tengah serta penelaahan pokok-pokok pikiran Dprd kabupaten Lombok Tengah dan memperhatikan pula perkembangan potensi dan kondisi daerah saat ini.
Untuk selanjutnya, dokumen rancangan KUA dan PPAS Apbd tahun anggaran 2024 yang telah disusun oleh pemerintah daerah dan disampaikan kepada Dprd, kiranya dapat segera dibahas pada agenda pembahasan lebih lanjut guna mendapatkan kesepakatan.
Dinamika perekonomian global dan domestik memiliki dampak pada kinerja perekonomian nasional. Kendatipun perekonomian global masih penuh tantangan, namun ada harapan perbaikan di tahun 2024. Tekanan inflasi diperkirakan melewati puncaknya sejak tahun 2023 dan terus termoderasi hingga tahun 2024. pertumbuhan global yang diperkirakan melambat ke level 2,8 persen di tahun 2023, diprediksi mengalami akselerasi menjadi 3,0 persen di tahun 2024. Konsumsi, baik rumah tangga maupun konsumsi pemerintahan, diperkirakan akan menguat, terutama di tengah penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 baik di pusat maupun di daerah.
Perbaikan daya beli diharapkan dapat terus terjadi dan investasi juga diharapkan dapat terus terjaga serta kinerja ekspor diharapkan pula dapat kembali menguat di tengah prospek ekonomi dunia yang diperkirakan membaik. Berdasarkan kondisi tersebut, perekonomian nasional diperkirakan tumbuh 5,3 – 5,7 persen di tahun 2024. Perekonomian daerah tentunya sangat dipengaruhi pula oleh perkembangan perekonomian global maupun nasional sehingga perkembangan perekonomian global dan nasional yang positif tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian di daerah.
Adanya stabilitas perekonomian di Tahun 2023 dan akselerasi transformasi ekonomi nasional berperan penting dalam menopang laju perekonomian di tahun 2024. Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Apbd kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2024 diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai yang telah ditetapkan dalam RKPD dengan tema pembangunan yang dirumuskan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. disamping itu, tema pembangunan daerah pada RKPD tahun 2024 mengacu dan memperhatikan konsistensi antara kebijakan pusat, pemerintah provinsi dan rencana pembangunan jangka panjang daerah (Rpjpd) kabupaten Lombok Tengah. berdasarkan hal tersebut, tema pembangunan yang diusung dalam Rkpd tahun 2024 adalah: “peningkatan daya saing sumber daya manusia dan inovasi daerah menuju akselerasi ekonomi berkelanjutan” yang dijabarkan ke dalam 9 (Sembilan) prioritas pembangunan, yaitu: meningkatkan mutu layanan pendidikan.
Meningkatkan mutu layanan kesehatan dasar dan rujukan. Standarisasi produk unggulan daerah. Memperkuat ekosistem kepariwisataan daerah. Peningkatan produktifitas, mutu produk pangan. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan.
Lanjut Ketua DPD Partai Gerindra NTB itu, Pada tahun 2024, diperkirakan pertumbuhan ekonomi kabupaten Lombok Tengah akan terus dalam tren positif dan diharapkan akan menggali pertumbuhan yang lebih tinggi lagi. berdasarkan hal tersebut, sasaran dan target yang akan dicapai pada akhir tahun 2024 sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi berkisar antara 4,17 – 5,12 persen. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 12,31 – 12,72 persen.
Gini ratio pada kisaran 0,339 – 0,335 poin. Tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 2,11 – 2,06 persen. Indeks pembangunan manusia (ipm) berkisar 67,17 poin. Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun anggaran 2024 dengan memperhatikan perkiraan perkembangan kondisi perekonomian global, domestik maupun regional maka target penerimaan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2024 diproyeksikan sebesar sebesar Rp.2.308.309.083.180.
Target pendapatan daerah tersebut, meliputi: Bpendapatan asli daerah. Target pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp.297.161.430.512 yang bersumber dari pajak daerah sebesar Rp.178.960.899.220, retribusi daerah sebesar Rp.26.922.702.017, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan Sebesar Rp.12.579.190.491 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp.78.698.638.784. Pendapatan transfer Target pendapatan transfer pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp.1.975.675.690.414 yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp.1.827.244.387.000 atau diasumsikan sama dengan besaran pendapatan transfer pemerintah pusat pada apbd tahun anggaran 2023 serta pendapatan transfer antar daerah yang terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi nusa tenggara barat sebesar Rp. 144.345.142.314 dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi nusa tenggara barat sebesar 4.086.161.100.
lain-lain pendapatan daerah yang sah lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp.35.471.962.254, terdiri dari pendapatan hibah yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama non blud, (red.TN)
