Sektor Pariwisata menjadi salah satu unggulan guna memperoleh devisa. Upaya pengelolaan obyek-obyek pariwisata secara maksimal, di beberapa daerah di Indonesia saat ini cukup meningkat.
Fakta tersebut di buktikan dengan tingginya jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai lokasi pariwisata di Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Barat. Kepala Bakesbagpoldagri NTB, Lalu Abdul Wahid, SH, MH, mengatakan Sektor pariwisata NTB memiliki potensi yang besar hal ini di buktikan dengan banyaknya destinasi dan keragaman potensi wisata kelas dunia, mulai dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kawasan Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Tambora (Samota), Geopark Gunung Rinjani, Pantai Senggigi, pesona gili-gili kekayaan tradisi, seni budaya, sejarah, dan industri kerajinan rakyat yang unik dan potensial. “Semuanya tentu akan mendatangkan pengasilan bagi Nusa Tenggara Barat itu sendiri,”katanya Selasa (13/12/2022).
Dikatakanya, sebagai destinasi pariwisata yang sedang berkembang, tentunya tidak terlepas dari beberapa permasalahan dan isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan para pelaku wisata adalah adanya faktor gangguan keamanan dan kenyamanan para wisatawan di beberapa lokasi wisata di NTB. “Kita tidak pungkiri masih adanya gangguan Kamtibmas yang terjadi di beberapa tempat wisata di daerah kita.” Ujarnya.
Wahid (sapaan Red) Kepala Bakesbagpoldagri NTB menegaskan, muculnya persoalan tersebut tentunya kita harus berbenah dan berharap agar terwujudnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menjaga Kamtibmas di beberapa lokasi wisata secara bersama – sama. Tidak hanya itu namun penetapan status hak atas tanah di beberapa kawasan wisata harus di lakukan secara detail dan teliti serta transparan agar terwujud pemahaman masyarakat tentang sapta pesona wisata (Aman, nyaman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah) menuju ketahanan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid -19 agar tercipta ekonomi yang stabil. “Ini langkah yang harus kita kerjakan bersma- sama” terangnya.
Propinsi Nusa Tenggara Barat, telah membentuk, Satgas Penanggulangan gangguan Kamtibmas pariwisata sebagai lembaga penyelesaian non litigasi di tingkat Desa, Pamswakarsa khusus guna mendukung pembangunan dan pengembangan pariwisata, dan mengoftimalkan peran semua unsur mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawanan, pelaku Usaha pariwisata serta karang taruna di semua desa sebagai benteng menjaga Kamtibmas kawasan pariwisata. ” Untuk mewujudkan NTB Bumi Aman dan Barokah (Amanah) maka telah di keluarkan SK Gubernur NTB tentang Satgas Penanggulangan gangguan Kamtibmas,” sebutnya.
Ia menambahkan, upaya percepatan pembangunan NTB sebagai Bumi Amanah (Aman dan Berkah) harus menerapkan beberapa strategi di antaranya, pemerintah berkomitmen dapat memobilisasi sumber daya yang dimiliki sehingga pengembangan pariwisata dapat semakin cepat dan optimal. Selain itu, pengembangan industri pariwisata yang berfokus pada penyediaan fasilitas keamanan bagi wisatawan. Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Ripparda) Provinsi NTB dan Meningkatkan idiologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi serta membangun karakter bangsa. Serta telaahan rencana tata ruang wilayah, Kabupaten atau kota dan kajian lingkungan hidup strategis.
Selain itu, Untuk menjaga kestabilan keamanan dan ketertiban masyarakat maka di setiap obyek wisata harus dibangun pos-pos keamanan, Penyediaan prasarana keamanan dalam pengembangan kepariwisataan, karena hal ini merupakan satu syarat untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan. “akhir-akhir ini Bangsa Indonesia mengalami penurunan rasa berbangsa dan bernegara terutama kaum generasi muda dan remaja perlu diberikan pemahaman Idiologi dan Wawasan Kebangsaan pada generasi muda, remaja di tingkat SMA, SMK, MA guna memberikan wawasan tentang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan.” Katanya sambil mengakui Pemerintah dalam hal ini melalui Bakesbang Poldagri akan menganggarkan dana untuk kegiatan pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan bagi generasi muda tingkat SMA, SMK dan MA secara bertahap. (Red.TN).
