Home / Peristiwa

Jumat, 17 Maret 2023 - 19:08 WIB

LFPPDL Tolak SE Kementerian Kartu Siap Kerja Bebani CTKI

Lombok Tengah, Tranews.net. Pengurus Lembaga Forum Perlindungan Pahlawan Devisa Lombok (LFPPDL) menolak keras dan meminta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menarik surat edaran perihal kepemilikan kartu serta akun siap kerja bagi calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI).

Yang mana, kartu ini merupakan kartu kesiapan kerja yang wajib dimiliki CTKI. Jika mengacu pada hal ini, maka CTKI bakal lebih sulit dalam penempatan. Sebab, harus mengikuti serangkaian tes lainnya dalam mengukur kesiapan mereka bekerja di luar negeri.

Ketua LFPPDL, Lalu Kedim Muren kepada media ini, mengatakan, perihal kepemilikan akun bagi masing-masing CTKI tentu bakal membebani masyarakat yang tidak mampu atau miskin. Sebab,  banyak CTKI ini belum memiliki kesiapan finansial untuk mengakses Kartu Siap Kerja yang diprogramkan pemerintah.

“Kami khawatir dengan kebijakan pemerintah yaitu satu CTKI satu akun siap kerja di handphone justru nantinya CTKI tidak memiliki kesiapan finansial serta kompetensi tertentu yang diberikan lembaga sertifikasi profesi. Sehingga, berpotensi peluang kerja CTKI ini bakal di ambil orang lain,” sesalnya.

Baca Juga :  Melaju Dengan Kecepatan Tinggi Mobil Inova Reborn Mengalami Kecelakaan Mengakibatkan Dua Penumpang Meninggal Ditempat

Ia menegaskan, perihal hal ini tidak bisa dipandang sepele. Sebab, dengan kepemilikan ‘kartu siap kerja’ yang dalam hal ini ibarat memiliki SIM (Surat izin mengemudi,Red) untuk bepergian. Ia mempertanyakan kepada pemerintah terkait apakah pernah melakukan kajian dan testimoni siapa yang harus memiliki akun ini, bisa saja CTKI yang tergolong tidak mampu dan tidak memiliki kapasitas dalam memenuhi kesiapan kerja yang disyaratkan dalam Kartu Siap Kerja.

“Pemerintah harus betul-betul pro terhadap CTKI yang kurang mampu. Sebab, belum-belum dia bekerja, harus dibebani persyaratan memiliki akun Siap Kerja,” ungkapnya.

“Pernahkan di kaji pada CTKI yang miskin. Untuk beli beras, sayur makan sehari-hari  aja sulit. Jangankan untuk buat beli hp android yang juga untuk mengakses persyaratan memiliki kartu Siap Kerja ini,” bebernya.

Lebih-lebih, jika CTKI ini tidak memiliki handphone android, maka CTKI tidak akan bisa memiliki akun yang otomatis menjadi hambatan mereka bisa bekerja di luar negeri. Di dalam persoalan lain, lanjut Sekdes Rembitan ini, proses dan syarat memiliki kartu siap kerja ini terbilang jlimet. Karna  dalam proses pengajuan kartu siap kerja ini menilai dan mengukur kesiapan CTKI bekerja yang dalam hal ini memilki sertifikat keahlian tertentu bagi CTKI.

Baca Juga :  Bupati Pathul Melaunching Perisai BPJS Kesehatan

“Jika CTKI tidak memiliki sertifikat keahlian tertentu, habislah. Mereka tidak akan bisa bekerja di luar negeri dan menjadi penyumbang devisa bagi negara,” sesalnya.

Pihaknya berharap hal ini menjadi perhatian pemerintah. Sebab, jika melihat sulitnya proses pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga,e-ktp,serta aturan persyaratan surat kelengkapan lainnya juga dipandang tidak mudah.

“Hal ini berbanding terbalik dengan arahan Bapak Presiden RI yang pernah menyatakan permudahlah masyarakat. Khususnya proses administrasi masyarakat mencari kerja keluar negeri, untuk menjadi TKI.

Masyarakat miskin yang ingin jadi TKI saat ini melihat, mendengar, dan meratap keadaan hidupnya bersama keluarga. Lantas, mana janji pemerintah yang ingin mensejahterakan rakyatnya, warga kami pergi untuk menjadi TKI aja di persulit dan berbelit, LFPPDL memohon pada bupati gubernur, dan presiden untuk segera melihat kebawah,” pesannya. (red.TN).

Share :

Baca Juga

Peristiwa

BNPT Usulkan Masjid Diawasi, Bacaleg PKS Ini Sarankan Arah Pembinaan

Peristiwa

Pathul Bahri Kembali Pimpin LPTQ Lombok Tengah

Peristiwa

Upaya Polsek Pemenang Bersama Stakeholder dan Warga padamkan Api TPS di Gili Trawangan

Peristiwa

Truk Box Nopol B 9128 FCC Bermuatan Snack dan Minuman Terguling di Baypass Lombok Tengah

Peristiwa

Danramil Praya : Silaturahmi Itu Indah Untuk Kebersamaan

Peristiwa

Menhan Prabowo Menyerahkan Penggunaan SPM Trail Kepada Babinsa Di Posramil Selong Belanak

Peristiwa

Polda NTB Turut Mendukung Terbentuknya KKJ NTB

Peristiwa

Tujuh Pejabat Baru Polda NTB di Sertijab Kapolda NTB