Mataram, Tranews.net. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah di Indonesia agar tempat ibadah tidak menjadi sarang radikalisme.
Menyikapi wacana tersebut, Ketua Himpunan Masyarakat Lombok (HIMALO), H Karman mengatakan, usulan untuk mengawasi masjid, karena terungkapnya ada masjid yang ceramah-ceramahnya kerapkali berisi kritik kepada pemerintah, mestinya tidak digeneralisir.
“Tidak cukup dijadikan sampling bahwa masjid atau tempat ibadah menjadi media persemaian idiologi anti pemerintah. Itu kasuistik saja sifatnya,” ujar Bang Haji Karman, sapaan akrab Ketua HIMALO, Jumat 8 September 2023.
Bacaleg DPR RI dari PKS untuk Dapil NTB II Pulau Lombok, ini mengaku sepakat bahwa radikalisme dan terorisme harus di lawan dan diberantas di Indonesia. Namun hendaknya tidak dengan mengawasi atau mengontrol tempat ibadah.
Menurut dia, ada banyak contoh masjid-masjid yang mencerdaskan ummat. Melakukan pemberdayaan ummat.
“Masjid-masjid Itu sudah mengambil sebagian besar tugas pemerintah. Yaitu mendidik ummat. Ingat, masjid-masjid kita rata-rata swadaya. Dibangun dan dikelola menggunakan swadaya masyarakat. Jadi saran saya, bukan pengawasan yang diperlukan, melainkan pembinaan,” tukasnya.
Bang Haji Karman menilai, saat ini merupakan momentum tepat supaya Pemerintah lebih meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masjid.
“Bantu ummat membangun dan mengelola masjid. Dari urusan ngelola toilet, hingga ngelola kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan masjid. Sehingga tidak ada celah bagi paham-paham radikal dan paham-paham asing lainnya masuk ke tempat ibadah kita,” katanya.
Menurutnya, dengan pembinaan yang dilakukan diharapkan masjid bisa menjadi ujung tombak melawan dan memerangi radikalisme.
“Saya setuju radikalisme, dan isme-isme asing lainnya, yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa kita harus di lawan. Dan itu bisa dilakukan melalui masjid atau tempat ibadah,” tegas Bang Haji Karman yang juga Ketum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) 2013-2017.
Sebelumnya diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah di Indonesia agar tempat ibadah tidak menjadi sarang radikalisme. BNPT berkaca dari negara-negara luar.
Ide ini disampaikan Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel dalam rapat dengan Komisi III DPR, Senin 4 September lalu. Dia menanggapi pernyataan anggota DPR Komisi III Fraksi PDIP, Safaruddin.
Safaruddin mengulas karyawan BUMN yakni PT KAI yang terpapar paham radikalisme. Berdasarkan pengamatan Safaruddin, terdapat masjid di BUMN kawasan Kalimantan Timur yang setiap hari mengkritik pemerintah.
“Ya memang kalau kami di Kalimantan Timur Pak, ada masjid di Balikpapan itu Pak, itu masjidnya Pertamina, tapi tiap hari mengkritik pemerintah di situ Pak, di dekat Lapangan Merdeka itu,” ujar politikus PDIP itu.
BNPT menanggapi. “Kiranya kita perlu memiliki mekanisme kontrol terhadap penggunaan dan penyalahgunaan tempat-tempat ibadah yang digunakan untuk penyebaran paham radikalisme,” kata Rycko Amelza Dahniel dalam rapat. (red.TN).
