Home / Politik / Dewan Loteng Resmi Setujui Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025

Dewan Loteng Resmi Setujui Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025

Lombok Tengah, TRANEWS  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pembahasan dan Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025, bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Senin (6/7).

Rapat di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) H. Lalu Ramdan, S.Ag, dan dihadiri Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., M.AP., unsur Forkopimda, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, serta tamu undangan lainnya, berlangsung Khidmah.

Agenda pertama diawali dengan penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan oleh Ferdian Elmansyah, S.IP., M.M. selaku Juru Bicara Badan Anggaran. Dalam laporannya disampaikan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang memuat evaluasi atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 beserta berbagai rekomendasi untuk penyempurnaan tata kelola keuangan daerah.

Selanjutnya, pimpinan rapat meminta persetujuan kepada seluruh anggota DPRD terhadap Ranperda di maksud. Dengan persetujuan yang diberikan dalam rapat paripurna, ” DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara resmi menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025″,.

Pada agenda terakhir, Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., M.AP., menyampaikan Pendapat Akhir Kepala Daerah atas persetujuan bersama tersebut. Dalam sambutannya, ” Bupati Pathul mengapresiasi sinergi dan komitmen DPRD, khususnya Badan Anggaran, dalam mengawal proses pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama”, pujinya.

Menurutnya, hasil pembahasan beserta rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Win)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *