Lombok Tengah, TRANEWS. Momentum peringatan Hari Jadi ke-81 Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menjadi salah satu penanda penting bagi pemerintah daerah dalam merancang arah pembangunan ke depan. Di tengah berbagai tantangan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dengan pendapatan daerah sebesar Rp2,531 triliun dan belanja daerah mencapai Rp2,530 triliun.
Besarnya anggaran tersebut diharapkan menjadi instrumen strategis untuk mendorong pembangunan yang lebih merata, memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjawab berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat, mulai dari pengangguran dan kemiskinan hingga ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Rancangan APBD 2027 tersebut disampaikan Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Rabu (14/10/2026). Penyampaian nota keuangan itu berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-81 Kabupaten Lombok Tengah, yang menjadi momentum refleksi atas capaian pembangunan sekaligus penentuan langkah strategis untuk masa depan daerah.
Dalam nota keuangan yang disampaikan, Pathul menjelaskan bahwa pendapatan daerah pada 2027 direncanakan sebesar Rp2.531.215.618.000. Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp2.530.920.264.039.
Berdasarkan angka tersebut, rancangan APBD 2027 mencatat selisih positif antara pendapatan dan belanja sebesar Rp295.353.961. Meski demikian, struktur pembiayaan daerah secara keseluruhan tetap perlu dicermati melalui pembahasan lebih lanjut bersama DPRD, termasuk komponen pembiayaan yang tercantum dalam dokumen anggaran.
Besaran anggaran tersebut bukan sekadar persoalan angka dalam dokumen keuangan daerah. Lebih dari itu, APBD menjadi instrumen penting yang menentukan sejauh mana kebijakan pemerintah mampu diterjemahkan menjadi program nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Karena itu, tantangan utama pemerintah daerah bukan hanya menyusun perencanaan anggaran, melainkan memastikan setiap alokasi belanja memiliki sasaran yang jelas, dilaksanakan secara efektif, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Usung Penguatan Transformasi Masmirah
Dalam penyusunan arah pembangunan 2027, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengusung tema “Penguatan Transformasi Masmirah” sebagai landasan untuk memperkuat kesinambungan pembangunan daerah.
Tema tersebut menjadi arah kebijakan dalam mendorong transformasi di berbagai sektor, baik peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, maupun pemerataan pembangunan infrastruktur.
Untuk mewujudkan arah pembangunan tersebut, pemerintah daerah menetapkan lima prioritas utama, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi, penguatan ekonomi daerah, pemerataan infrastruktur, serta penguatan modal sosial dan budaya.
Kelima prioritas tersebut memiliki keterkaitan erat dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, misalnya, menjadi faktor penting dalam mempersiapkan masyarakat agar mampu bersaing di tengah perubahan ekonomi dan perkembangan dunia kerja. Upaya tersebut perlu berjalan beriringan dengan peningkatan akses pendidikan, penguatan keterampilan tenaga kerja, serta perluasan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kemampuan dan kualitas hidup masyarakat.
Di sisi lain, reformasi birokrasi menjadi elemen penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berlangsung lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Pelayanan publik yang semakin baik diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Penguatan Ekonomi dan Pemerataan Infrastruktur
Penguatan ekonomi daerah juga menjadi salah satu prioritas yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan APBD 2027. Lombok Tengah memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui berbagai sektor, termasuk pariwisata, pertanian, perdagangan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengembangan potensi tersebut membutuhkan dukungan kebijakan yang tepat agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat lokal.
Sektor pariwisata, misalnya, tidak cukup hanya diukur dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan atau penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional. Dampak ekonomi yang dihasilkan juga perlu menjangkau pelaku usaha lokal, tenaga kerja, perajin, petani, serta masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan wisata.
Dengan dukungan anggaran yang terarah, penguatan ekonomi diharapkan mampu membuka peluang usaha baru, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Sementara itu, pemerataan infrastruktur menjadi bagian penting dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Ketersediaan jalan yang memadai, akses terhadap layanan dasar, serta infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi memiliki peran besar dalam memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi hasil produksi.
Pembangunan infrastruktur yang merata juga dapat membantu membuka akses bagi wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan konektivitas. Dengan akses yang lebih baik, masyarakat diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk memanfaatkan layanan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi.
Namun, efektivitas belanja infrastruktur tetap bergantung pada ketepatan penentuan prioritas, kualitas pelaksanaan pekerjaan, serta pemeliharaan aset yang telah dibangun.
Modal Sosial dan Budaya sebagai Kekuatan Daerah
Selain pembangunan ekonomi dan infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah turut menempatkan penguatan modal sosial dan budaya sebagai salah satu prioritas pembangunan 2027.
Modal sosial, seperti gotong royong, partisipasi masyarakat, dan kepercayaan antara kelompok, merupakan kekuatan yang dapat mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan. Keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pengawasan juga dapat membantu memastikan program pemerintah sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Pada saat yang sama, pelestarian budaya dan kearifan lokal memiliki arti penting dalam menjaga identitas daerah di tengah perkembangan zaman.
Kekayaan tradisi dan budaya Lombok Tengah tidak hanya menjadi bagian dari warisan masyarakat, tetapi juga berpotensi mendukung pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, serta promosi produk unggulan daerah. Karena itu, pembangunan yang berkelanjutan perlu memperhatikan keseimbangan antara kemajuan ekonomi, pelestarian lingkungan, penguatan identitas budaya, dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
Tantangan Besar Menanti dalam Pelaksanaan Anggaran
Dengan nilai pendapatan dan belanja yang sama-sama berada di kisaran Rp2,53 triliun, APBD 2027 akan menjadi salah satu instrumen utama pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan tahun mendatang. Meski demikian, besarnya anggaran tidak secara otomatis menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan akan sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, ketepatan sasaran program, efektivitas penyerapan anggaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaannya.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa setiap program memiliki indikator keberhasilan yang terukur. Dengan begitu, penggunaan anggaran dapat dievaluasi berdasarkan hasil yang dicapai, bukan semata-mata dari besarnya dana yang telah dibelanjakan.
Di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin baik, keterbukaan informasi mengenai program dan realisasi anggaran juga menjadi aspek penting. Transparansi dapat membantu masyarakat memahami arah kebijakan pemerintah sekaligus membuka ruang partisipasi publik dalam mengawasi pembangunan.
Pembahasan bersama DPRD akan menjadi tahapan penting untuk mencermati rancangan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sebelum APBD ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Momentum Hari Jadi ke-81 Kabupaten Lombok Tengah pun menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah harus terus bergerak menjawab kebutuhan masyarakat. Tantangan berikutnya adalah memastikan tema Penguatan Transformasi Masmirah tidak berhenti sebagai arah kebijakan, tetapi diwujudkan melalui program yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.
Pada akhirnya, keberhasilan APBD 2027 tidak hanya ditentukan oleh besarnya nilai anggaran, melainkan oleh sejauh mana kebijakan tersebut mampu memperluas kesempatan kerja, menekan kemiskinan, memperkecil kesenjangan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah secara berkelanjutan. (Win)
